Sosialisasi budaya politik
1. Makna sosialisasi kesadaran politik
Makna sosialisasi kesadaran politik, merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat.
Sosialisasi politik, merupakan suatu istilah yang gunakan untuk menggambarkan proses dengan jalan mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik.
Studi atau kajian tentang sosialisasi politik sudah menjadi bidang yang sangat menarik untuk dibicarakan.
Ada dua alasan yang melatarbelakangi sosialisasi politik menjadi kajian yang menarik dalam kehidupan kenegaraan :
1. Sosialisasi politik mampu berfungsi untuk memelihara agar suatu sistem berjalan dengan baik dan positif sehingga budaya politik mampu berkembang dengan baik
2. Sosialisasi politik ingin menunjukkan relevansinya dengan sistem politik dan data mengenai orientasi anak-anak terhadap kultur politik orang dewasa dan pelaksanaannya dimasa mendatang mengenai sistem politik
2. Mekanisme sosialisasi budaya politik
Dalam rangka untuk menyukseskan adanya sosialisasi budaya politik bagi seluruh warga masyarakat, maka mekanisme yang ditempuh mampu melalui tiga pilar sosialisasi budaya politik : pilar In Formal (keluarga), pilar Non Formal (Masyarakat) dan pilar Formal (Pendidikan, Lembaga negara dan Lembaga politik).
1. Pilar In Formal, sosialisasi budaya politik mampu melalui jalur keluarga.
Wadah penanaman (sosialisasi) nilai-nilai politik yang paling effisien dan effektif mampu melalui keluarga. Dalam keluarga, orang tua dan anak sering melakukan obrolan ringan tetang segala hal yang menyangkut politik, sehingga tanpa disadari terjadi transfer pengetahuan dan nilai-nilai politik yang mampu diserap oleh anak
2. Pilar Non Formal, sosialisasi budaya politik mampu melalui jalur masyarakat.
Wadah penanaman (sosialisasi) nilai-nilai politik mampu dilakukan melalui media massa.
Media massa, merupakan suatu sarana komunikasi massa yang berfungsi menyampaikan gagasan dan kejadian berupa tayangan, tulisan, lisan kepada khalayak ramai dalam waktu yang singkat dan cepat
Agar mampu menikmati hak-hak kebebasannya di bidang politik, warga negara memerlukan kesempatan memperoleh berita-berita yang benar dan jujur. Di sinilah media massa memegang peranan penting. Media massa mampu berupa media cetak, dan elektronika.
Dalam negara demokrasi, media massa sangat diperlukan untuk mewujudkan jaminan atas kebebasan menyatakan penmampu (freedom of expression). Kebebasan pers, merupakan kebebasan untuk menghimpun dan menyebarluaskan berita, pandangan dan buah pikiran kepada siapapun yang bersedia menerimanya
Peran Media Massa
Sebagai sara komunikasi massa (sarana menyampaikan pesan dari pemerintah kepada rakyat atau sebaliknya dari rakyat kepada pemerintah), maka media massa mampu berperan sebagai berikut :
1. Sebagai penyalur informasi atau berita secara obyektif.
Masyarakat memerlukan berita yang benar sesuai dengan fakta yang ada. Hal ini mampu disediakan oleh pers
2. Sebagai alat kontrol atau pengawasan sosial rakyat terhadap para penyelenggara negara.
Melalui pers, rakyat mampu menyampaikan kritik dan penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah yang dirasa menyimpang dari harapan rakyat. Melalui pers, rakyat menjaga pemerintah agar selalu bertindak sesuai dengan aturan dan norma yang ada.
3. Sebagai sarana pembentuk penmampu umum (opini publik)
Penmampu umum yang mencerminkan aspirasi rakyat merupakan masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan umum
4. Sebagai pelapor pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintah.
Pers selalu memantau pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga negara (Legeslatif, Ekskutif, dan Yudikatif) dan melaporkan hasilnya ke masyarakat
5. Sebagai penengarai awal (ealy warming system).
Media massa mampu memberikan peringatan-peringatan dini yang amat diperlukan untuk menggugah kewaspadaan pemerintah dan masyarakat terhadap peristiwa atau gejala yang mungkin terjadi dan akan mempengaruhi keselamatan negara
3. Pilar Formal, sosialisasi budaya politik mampu melalui jalur pendidikan
Sosialisasi budaya politik melalui jalur resmi mampu berupa pendidikan politik yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan (lembaga pendidikan, lembaga negara, lembaga politik)
Pendidikan Politik, merupakan usaha mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan politik warga negara agar memiliki tanggung jawab terhadap bangsa dan negara
Dalam negara demokrasi, tidak setiap warga negara otomatis mampu menunaikan peran pentingnya dalam hidup bernegara. Itulah sebabnya, rakyat memerlukan pendidikan politik atau pendidikan kewarganegaraan (PKn), warga negara mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara.
Di Sekolah atau di Perguruan Tinggi, melalui pelajaran Civics Education (Pendidikan Kewarganegaraan), dimana siswa dan gurunya atau mahasiswa dengan dosennya mampu saling bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu yang mengandung nilai-nilai politik teoritis dan praktis. Dengan demikian, siswa akan memperoleh pengetahuan awal dalam kehidupan berpolitik secara dini serta nilai-nilai politik yang benar dari sudut pandang akademis.
3. Fungsi partai politik
Menurut Sigmund Neumann, mengemukakan fungsi partai politik di negara demokrasi dan dinegara komunis sebagai berikut :
1. fungsi partai politik di negara demokrasi : untuk mengatur keinginan dan aspirasi golongan-golongan di dalam masyarakat
2. fungsi partai politik di negara komunis : untuk mengendalikan semua aspek kehidupan secara monolitik dan rakyat dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan cara hidup yang sejalan dengan kepentingan partai
Fungsi utama partai politik, merupakan suatu usaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam rangka mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.
Fungsi tambahan dari partai politik : sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, memadukan kepentingan, komunikasi politik, pengendalian konflik, dan kontrol politik
4. Peranan partai politik
Partai politik memeiliki peran sebagai berikut :
1. Mengawasi jalannya pemerintahan
2.Menguji kebijakan pemerintah dengan memperhatikan titik-titik kelemahannya
3. Mengajukan alternatif-alternatif kebijakan
4. Mendidik kader yang belum terikat oleh kepentingan pemerintahan
TUGAS MANDIRI BERSTRUKTUR :
JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH DENGAN SINGKAT DAN JELAS ! :
1. Sebutkan 2 alasan yang melatarbelakangi sosialisasi politik !
jawab:………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Sebutkan mekanisme yang ditempuh dalam sosialisasi budaya politik
jawab:………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Bagaimanakah fungsi utama dari partai politik
jawab:………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Bagaimanakah peranan partai politik dalam sosialisasi budaya politik
jawab:………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sumber belajar :
Erwin, Muhammad. (2012). Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bandung : Refika Aditama.
Bakry, Noor Ms. (2009). Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kansil, C.S.T.1992. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. (2001). Ilmu Negara. Jakarta: Pradnya Paramita
Kosim, H.E. (2000). Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia. Bandung: Sekolah Tinggi Bahasa Asing YAPARI-ABA.
Kusnadi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. (1993). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: FHUI.