Budaya politik partisipan
1. Pengertian partisipasi politik
Pendapat para ahli tentang pengertian partisipasi politik :
- Ramlan Subakti, mengemukakan Partisipasi Politik, merupakan kegiatan warga negara biasa untuk mempengaruhi proses pembuatan atau pelaksanaan kebijakan umum serta ikut menentukan pemimpin pemerintahan
- Hutington, mengemukakan Partisipasi politik, merupakan kegiatan warga negara pribadi (private citizen) yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
- Prof. Miriam Budiardjo, dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik. Menyebutkan: Partisipasi Politik, merupakan kegiatan seseorang dalam partai politik.
- Herbert Mc. Closky, Dalam International Encyclopedia of the Social Science. Menyebutkan : Partisipasi Politik, kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung terlibat dalam proses pembentukan kebijakan umum.
- Norman H. Nie dan Sidney Verba, dalam Handbook of Political Science. Menyebutkan : Partisipasi politik merupakan kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang mereka ambil
2. Bentuk-bentuk partisipasi politik
Berbagai bentuk partisipasi politik mampu kita lihat dari berbagai kegiatan warga negara yang mencakup hal-hal berikut :
1. Terbentuknya organisasi-organisasi politik maupun organisasi masyarakat sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijakan negara
2. Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial maupun pemberi input terhadap kebijakan negara
3. Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan kepada warga negara untuk dipilih atau memilih, misalnya : berkampanye, menjadi pemilih aktif, menjadi anggota Lembaga Perwakilan Rakyat, menjadi anggota parpol (dengan memiliki kartu anggota parpol), menjadi pengurus partai dan sebagainya
4. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah, misalnya : melalui unjuk rasa, petisi, protes, demonstrasi, mogok, konfrontasi dan sebagainya.
Patut dimengerti bahwa partisipasi politik tidak hanya berarti berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemilu. Menyampaikan sebuah keberatan terhadap rancangan kebijakan sebenarnya juga merupakan partisipasi politik. Begitu pula partisipasi politik tidak hanya mampu dilakukan melalui partai politik, bahkan kelompok kepentingan yang resmi tampak seperti perkumpulan buruh, tani, nelayan, pedagang, organisasi pemuda, wanita, pelajar, militer, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lainnya. Tetapi ada pula organisasi abstrak yang tidak resmi namun sangat menguasai keadaan sebagai elite power yang disebut dengan grup penekan (pressure group) seperti kelompok Suku, Agama, Ras, Antar golongan serta kelompok almamater, organisasi profesi mampu memainkan peran untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Karena itu, bentuk partisipasi politik mampu kita temukan dalam beragam kegiatan dan melalui berbagai wahana.
Namun demikian, tidak semua orang berpartisipasi dalam kegiatan politik. Ada anggota masyarakat yang enggan berhubungan dengan kegiatan politik, dia menarik diri atau tidak terlibat sama sekali dengan kegiatan politik. Keengganan tersebut mampu dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor seperti : kekecewaan terhadap sistem politik, ketidaktahuan informasi, tiadanya pilihan politik yang sesuai dengan keinginannya, kadang kala praktik politik kotor seperti : kekerasan pisik, korupsi, kolusi, nepotisme, terlalu banyak janji, penyalahgunaan kekuasaan akan menimbulkan sikap antipati warga masyarakat terhadap parpol tersebut (sikap anti politik).
Bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi diberbagai negara, mampu dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan nonkonvensional.
Menurut Gabriel Almond mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi politik meliputi :
1. Konvensional, terdiri dari dari :
- pemberian suara (vooting)
- diskusi kelompok
- debat publik
- kegiatan kampanye
- membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
- komunikasi individual dengan pejabat politik/administrasi
- pengajuan petisi
2. Nonkonvensional, terdiri dari :
- Berdemonstrasi
- Konfrontasi
- Mogok
- tindak kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pembakaran
- tindak kekerasan politik terhadap manusia, penculikan, pembunuhan
- perang gerilya/revolusi, teror, pitnah
3. Sebab-sebab timbulnya partisipasi politik
Menurut Myron Weiner, sedikitnya ada lima hal yang mampu menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi politik yang lebih luas dalam proses politik :
1. Modernisasi
Sejalan dengan berkembangnya industrialisasi, perbaikan pendidikan dan media komunikasi massa, maka pada sebagian penduduk yang merasakan terjadinya perubahan nasib akan menuntut untuk berperan dalam kekuasaan politik
2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial
Salah satu dampak modernisasi, dimana munculnya kelas pekerja baru dan kelas menengah yang semakin meluas, sehingga mereka merasa berkepentingan untuk berpartisipasi secara politis dalam pembuatan keputusan politik
3. Pengaruh kaum intlektual dan komunikasi massa modern
Kaum intlektual (sarjana, pengarang, wartawan) melalui ide-idenya kepada masyarakat umum mampu membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa dalam pembuatan keputusan politik. Demikian juga perkembangannya sarana transportasi dan komunikasi modern mampu mempercepat penyebaran ide-ide baru
4. Konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin politik
Para pemimpin politik berkompetisi memperebutkan kekuasaan. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan adalah dalam rangka mencari dukungan rakyat. Berbagai upaya yang mereka lakukan untuk memperjuangkan ide-ide partisipasi massa mampu menimbulkan gesekan-gesekan yang mengarah kepada konflik
5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan
Perluasan kegiatan pemerintah dalam berbagai bidang membawa konsekuensi adanya tindakan-tindakan yang semakin menyusup ke segala segi kehidupan rakyat. Ruang lingkup aktivitas atau tindakan pemerintah yang semakin luas mendorong timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik
Faktor pendukung partisipasi politik
Secara garis besarnya termampu 4 faktor pendukung partisipasi politik diantaranya : pendidikan politik, kesadaran politik, budaya politik, sosialisasi politik
TUGAS MANDIRI BERSTRUKTUR :
JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH DENGAN SINGKAT DAN JELAS ! :
1. Jelaskanlah pengertian partisipasi politik menurut Prof. Miriam Budiardjo ?
jawab:………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Identifikasilah bentuk-bentuk partisipasi politik yang mampu dilakukan oleh setiap warga negara !
jawab:………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Jelaskanlah sebab-sebab timbulnya gerakan partisipasi politik bila ditinjau dari adanya konflik diantara klompok-klompok pemimpin politik !
jawab:………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Indentifikasilah 4 faktor pendukung dari adanya partisipasi politik !
jawab:………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pendalaman Materi
Pilihlah satu jawaban yang benar dari pertanyaan berikut ini.
1. Satu dari dua alasan yang melatar belakangi sosialisasi politik menjadi kajian yang manarik dalam kehidupan kenegaraan adalah ….
A. agar dapat memelihara hubungan yang baik antara elit politik dengan anggota pendukungnya
B. agar dapat memaknai kehidupan berpolitik dan bernegara
C. dapat berfungsi untuk memelihara agar suatu sistem dapat berjalan dengan baik sehingga budaya politik dapat berkembang dengan baik
D. agar dapat menjaga hubungan timbal balik antara pemerintah dan anggota masyarakat
E. agar antara teori dan praktik politik dapat berjalan seimbang
2. Sosialisasi politik merupakan istilah yang dipergunakan dalam menggambarkan proses dengan jalan ….
A. orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik
B. masuk organisasi politik agar berhasil menjadi anggota dewan
C. mendengarkan percakapan tentang politik dari para elit politik
D. ikut bergabung dengan tokoh-tokoh politik dengan harapan menjadi elit politik
E. mengikuti semua kegiatan politik menjelang pemilu
3. Sosialisasi politik mengandung makna, seperti di bawah ini ….
A. rekrutmen anggota partai sebanyak-banyaknya
B. sebagai usaha memanipulasi jumlah suara dalam pemilu
C. proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat
D. mencari dukungan sebanyak-banyaknya
E. usaha pemenangan dalam pemilu
4. Salah satu alasan yang melatarbelakangi sosialisasi budaya politik ….
A. dimana adanya relevansi sistem politik dengan orientasi data anak-anak terhadap kultur orang dewasa dan mengenai pelaksanaan sistem politik
B. adanya pengakuan prilaku positif orang dewasa dalam bidang politik oleh generasi penerusnya
C. adanya pewarisan kultur politik
D. adanya kemajuan politik yang dicontohkan oleh orang dewasa
E. adanya peralihan tongkat estapet kepemimpinan oleh tokoh politik
5. Dalam rangka untuk menyukseskan adaya sosialisasi budaya politik bagi seluruh warga masyarakat, dapat ditempuh melalui seperti di bawah ini kecuali ….
A. pilar keluarga
B. pilar pendidikan
C. pilar masyarakat
D. pilar lembaga politik
E. pilar maney politik
6. Sosialisasi budaya politik melalui pilar keluarga sering disebut dengan ….
A. pilar formal
B. pilar non formal
C. pilar struktural
D. pilar birokrasi
E. pilar in formal
7. Dalam pilar non formal sosialisasi budaya politik sering dilakukan dengan cara ….
A. obrolan orang tua kepada anak-anaknya disaat nonton TV di rumah
B. adanya pendidikan kewarganegaraan di sekolah
C. adanya ceramah tentang kehidupan perpolitikan oleh anggota Dewan di sekolah
D. adanya berita-berita di media cetak atau elektronika tentang kehidupan perpolitikan di Indonesia
E. adanya Fakultas Sosial Politik di Universitas-Universitas
8. Pilar formal dalam rangka sosialisasi budaya politik dapat dilakukan melalui jalan ….
A. contoh dan teladan oleh orang tua kepada anak-anaknya
B. adanya pemilihan umum setiap lima tahun sekali
C. sebelum berlangsungnya pemilu dapat diadakan kesepakatan politik antar pemilih
D. seseorang yang dicalonkan menjadi anggota dewan atau presiden hendaknya memiliki pendidikan serendah-rendahnya yang dipersyaratkan undang-undang
E. Anggota MPR dapat memberikan sosialisasi amandemen UUD 1945 ke masyarakat
9. Di dalam sosialisasi budaya politik yang berperanan sebagai agennya adalah ….
A. guru di sekolah
B. pemerintah dalam menjalankan tugas kenegaraan
C. media massa dalam menyampaikan berita
D. partai politik membina kader-kadernya
E. orang tua dalam mendidik anak-anaknya
10. Tujuan dari pendidikan politik dalam rangka sosialisasi budaya politik adalah ….
A. agar generasi muda bersemangat dalam kehidupan berdemokrasi secara benar
B. agar negara tetap melaksanakan pemerintahan demokrasi
C. agar dapat mendirikan partai politik baru
D. agar mendukung setiap program partai politik
E. agar dapat menjadi pengurus partai
Sumber belajar :
Erwin, Muhammad. (2012). Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bandung : Refika Aditama.
Bakry, Noor Ms. (2009). Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kansil, C.S.T.1992. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. (2001). Ilmu Negara. Jakarta: Pradnya Paramita
Kosim, H.E. (2000). Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia. Bandung: Sekolah Tinggi Bahasa Asing YAPARI-ABA.
Kusnadi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. (1993). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: FHUI.